Selain itu, praktik pemberian tunjangan berlapis ini rawan masuk ke ranah perbuatan melawan hukum dalam kacamata hukum perdata maupun temuan kerugian negara dalam audit BPK. Kenapa? Karena banyak tunjangan yang dobel fungsi. Misalnya, ada gaji pokok, sudah ditambah tunjangan jabatan, lalu ditambah honorarium rapat. Padahal semua itu membayar pekerjaan yang sama. Kalau di perusahaan swasta, manajemen seperti ini bisa dianggap penyalahgunaan anggaran. Tapi di DPR, ia dilegalkan lewat surat Menkeu atau aturan internal.

Pak, Bu, dengan gaji Rp 70–80 juta per bulan plus segala macam tunjangan dan fasilitas, rakyat sebenarnya berharap Anda bekerja sepenuh hati untuk membahas 17+8 tuntutan rakyat yang begitu penting. Tapi apa yang kami lihat? Begitu bicara soal penghematan, yang dipikirkan justru bagaimana supaya tunjangan Anda tetap aman. Kami rakyat kecil heran kok uang dan kenyamanan diri sendiri lebih cepat dibahas, sementara aspirasi rakyat selalu dipinggirkan? Kalau memang serius jadi wakil rakyat, tolong tunjukkan dengan tindakan nyata, bukan sekadar potong listrik, telepon, atau kosmetik politik yang tidak menyentuh akar masalah

Silahkan bertanya disini kalau ada pertanyaan.

Jangan lupa masih banyak tuntutan yang belum terselesaikan, semoga semangat perjuangan kalian masih dan akan semakin berkobar. Tetep semangat terus dan saling jaga ya.

Jangan lupa terus pantau @BarengWarga @JanganBisu @MenjagaKeputusanMK @vaorue @RIupdatetalk @InfoDemoJakarta buat info aksi dan update lainnya.

Kabinet Prabowo di Reshuffle ya? Gimana menurut kalian?

give me a time, kita bedah RKUHAP.

kalian udah tau belum kalau ini hoax?

Kita bedah satu satu yang ada disini, dengan membandingkan dengan file resmi RKUHAP dari web DPR ya.

Disini benar, emang ada sedikit masalah dari UU KUHAP, cuma enggak separah yang dinarasikan oleh kebanyakan orang.

Pertama sebelum mulai memahami sesuatu, belajar definisi dasar dulu ya, apa itu KUHAP, fungsinya, dan lain lain.

KUHAP itu ibarat peta jalan dalam proses hukum pidana. Tanpa KUHAP, penegak hukum bisa berjalan semaunya, dan warga bisa kehilangan kepastian. Secara hukum, KUHAP adalah undang undang yang mengatur prosedur mulai dari seseorang dilaporkan, diperiksa, sampai akhirnya masuk ke pengadilan.

Fungsi utama KUHAP adalah memastikan proses berjalan terukur dan tidak semena-mena. Kalau tidak diatur, penangkapan bisa jadi asal comot. Dengan KUHAP, ada batasan waktu, hak tersangka, sampai tata cara penyitaan.

Dan perlu digaris bawahi, kalau KUHAP itu nggak cuma mengatur polisi, tapi juga jaksa, hakim, dan bagian penyidik yang lain.

Ada juga fungsi perlindungan HAM di dalam KUHAP, yang sering dilupakan. Misalnya, tersangka berhak didampingi pengacara, berhak tahu alasan dia ditangkap, dan tidak boleh disiksa.

Okay, secara dasar, pengertian dan fungsi KUHAP itu.

Nah, sekarang masuk ke pengertian Penyidikan dan Penyelidikan. Karena KUHAP nggak jauh jauh darisana, bahkan sebagian aturannya memang mengatur soal itu.