Kami tidak mau hanya dengar janji. Kami ingin laporan investigasi terbuka, KPI pejabat dengan evaluasi publik, audit independen BUMN, perlindungan hukum demonstran damai, standar gaji guru, dan transparansi gaji DPR.

Dan itu semua KEWAJIBAN. Tolong jangan diremehkan pak, bu. Diamnya pemerintah terhadap tuntutan jelas sama dengan mengabaikan rakyat.

Bapak Presiden, sekaligus Bapak dan Ibu DPR, kami rakyat tidak akan diam. Setiap janji yang masih menggantung harus diwujudkan. Semua tuntutan yang belum terpenuhi harus ada tindakan nyata

Bisa dibaca darisini ya teman teman untuk mana mana saja tuntutan yang udah diiyakan, mana yang masih belum dapat jawaban sama sekali.

Tetep semangat terus dan saling jaga ya.

Jangan lupa terus pantau @BarengWarga @JanganBisu @MenjagaKeputusanMK @vaorue @RIupdatetalk buat info aksi dan update lainnya.

Atau kalau malu bisa tanya lewat anonim, nanti jawabannya bakal saya forward kesini.

PRABOWO TIDAK PAHAM TUNTUTAN RAKYATNYA. Menyikapi pernyataan Prabowo bersama dengan pimpinan lembaga negara dan partai politik:

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, menyatakan

1. Prabowo gagal paham merespons dinamika sosial politik dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini melalui demonstrasi di berbagai daerah
2. ⁠Ini bukan hanya soal pernyataan para anggota DPR yang tidak menunjukkan terhadap penderitan rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat
3. ⁠Ini adalah akumulasi dari persoalan yang bermuara pada pemborosan uang rakyat untuk kepentingan pejabat di tengah kesulitan rakyat
4. ⁠Hentikan semua bentuk represi, brutalitas aparat dan mulai reformasi total polri sekarang, dan terakhir
5. ⁠Bebaskan semua demonstran yang ditangkap dan ditahan tanpa syarat!

Sc. https://x.com/YLBHI/status/1962164401047584943?t=UN1-vZNbM033OM2z8CdHWw&s=35

Mengutip pernyataan YLBHI di platform X, ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, benar-benar gagal memahami tuntutan rakyat. Apa yang terjadi di jalanan bukan sekadar keributan mahasiswa atau aksi tahunan, tetapi sebuah akumulasi dari penderitaan sosial, politik, dan ekonomi rakyat yang semakin lama semakin menumpuk. Dari sini, ada setidaknya 5 hal mendasar yang harus beliau pahami, kalau memang masih mau mengaku sebagai presiden yang dipilih rakyat

1. Bapak jangan anggap demonstrasi itu sekadar kegaduhan. Itu tanda rakyat sudah tidak punya lagi jalur lain untuk menyampaikan suara. Rakyat turun ke jalan karena sudah tidak ada ruang lain untuk didengar. UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) jelas menjamin kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Kalau bapak masih menganggap ini hanya ulah segelintir mahasiswa, itu artinya bapak sedang menginjak-injak konstitusi

2. DPR memang sering bicara seenaknya, menghina rakyat, tapi masalah utamanya justru pada kebijakan bapak yang menyengsarakan rakyat. Pajak dinaikkan, subsidi dipangkas, tapi anggaran untuk pejabat malah membengkak. DPR yang salah bicara kemarin memang menyakiti hati kami, tapi salah kebijakan? Siapa yang mau tanggung jawab soal ini pak?

3. Rakyat marah karena uang negara dipakai untuk kemewahan pejabat. Padahal Pasal 23 UUD 1945 tegas: keuangan negara digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan kemewahan penguasa. Kalau rakyat disuruh hemat sementara pejabat foya-foya, wajar rakyat bilang pemerintah sedang mengkhianati amanat konstitusi, itu namanya perampokan legal atas nama negara.

4. Polisi di bawah bapak seharusnya melindungi rakyat, tapi yang terjadi mereka jadi alat gebuk kekuasaan. Undang-undang Kepolisian menegaskan tugas Polri adalah melayani dan mengayomi, bukan membungkam. Kalau reformasi Polri tidak segera dilakukan, berarti bapak merestui represi. Bapak terlalu sering sembunyi di balik kata “akan”. Akan tindak, akan periksa, akan evaluasi. Presiden boleh dipilih secara demokratis, tapi kalau memerintah dengan membungkam rakyat, maka legitimasi bapak sudah hilang di mata rakyat.

5. Penangkapan demonstran damai adalah pelanggaran HAM yang serius. Mereka bukan kriminal, mereka sedang menagih janji konstitusi. Sementara pejabat yang korup, yang menghina rakyat, justru aman. Hukum jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau bapak membiarkan ini, berarti bapak mengokohkan ketidakadilan.

Singkatnya, Pak Presiden rakyat turun ke jalan bukan karena bosan, tapi karena sudah dipaksa diam terlalu lama. Jangan tunggu rakyat kehilangan sabar lebih jauh. Konstitusi ada di tangan rakyat, bukan di tangan penguasa yang lupa diri

Pak Presiden, rakyat turun ke jalan bukan untuk hura-hura, tapi karena negara yang bapak pimpin semakin jauh dari konstitusi. Demonstrasi adalah hak rakyat, bukan ancaman. Polisi seharusnya melindungi rakyat, bukan jadi alat represi. Anggaran negara wajib digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk pesta pejabat. Semua ini bukan sekadar keluhan, tapi perintah jelas dari UUD 1945. Yang seharusnya bapak lakukan adalah menghormati hak konstitusional rakyat, menghentikan brutalitas aparat, dan memastikan anggaran dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kalau bapak terus menutup mata dan telinga, berlindung dengan kata “akan” tanpa tindakan nyata, rakyat akan semakin yakin bahwa pemerintah hari ini tidak layak dipercaya. Janji tanpa mekanisme, hukum yang tajam ke bawah dan tumpul ke atas, serta pejabat yang tetap nyaman meski gagal, semua itu menunjukkan bahwa bapak lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada menjalankan amanat rakyat.

Ingat, konstitusi bukan milik penguasa, melainkan milik rakyat. Jika bapak terus gagal memahami tuntutan rakyat, sejarah akan mencatat Prabowo sebagai presiden yang dipilih rakyat, tapi justru mengkhianati mereka. Dan saat itu terjadi, legitimasi bapak akan runtuh jauh sebelum masa jabatan berakhir.

Tetep semangat terus dan saling jaga ya.

Jangan lupa terus pantau @BarengWarga @JanganBisu @MenjagaKeputusanMK @vaorue @RIupdatetalk buat info aksi dan update lainnya.

‌ ‌‌‌ ‌
Kakak makasih sudah update, aku mikir kakak udah diculik pemerintah karena kemarin nggak posting apa apa. Stay safe ya kakak.

Maaf tapi ini lucu sekali.

Nanti malam rencana bahas REVISI TUNTUTAN

[HFW] EDUKASI, REVISI TUNTUTAN TERKAIT UU TIPIKOR❗️

2 pasal UU Tipikor yang masih perlu direset ulang. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Memicu kepentingan politik semena-mena. Alih-alih langsung menangkap pelaku korupsi, yang justru terjerat duluan adalah si yang terlibat (mendekati goatspace). Contoh kasus nyata : Tom Lembong

Revisi tuntutan, alih alih menjadi celah abuse of power dan dijadiian alat kepentingan politik. Kita revisi menjadi PERKUAT KEWENANGAN KPK DALAM MEMBERATASI KORUPSI DAN RUU PERAMPASAN ASET AGAR OPTIMAL.

Sc. https://x.com/vincentrcrd/status/1962496947379728852?t=3oLRm1L29od9gD-QloRA1A&s=19

Bahas ini ya temen temen.