Kami juga menuntut pembebasan pihak yang ditangkap saat aksi damai 25, 28, dan 29 Agustus. Bapak Presiden, jangan biarkan aparat menindak rakyat yang hanya menyuarakan pendapatnya secara damai. Hak konstitusional kami untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi harus dijaga. Hukum harus adil. Jika demo anarkis dijadikan alasan menindas rakyat damai, itu pelanggaran serius terhadap prinsip hukum dan demokrasi

Belum lagi tuntutan soal KPI untuk pejabat publik dengan pemecatan bagi yang gagal. Belum terdengar langkah konkret. Kalau pejabat gagal, rakyat harus tahu standar evaluasinya, dan harus ada konsekuensi nyata. Hukum administrasi negara menekankan akuntabilitas, tapi akuntabilitas nggak bisa jalan kalau tanpa sistem yang publik bisa kontrol.

Kalau pejabat gagal tapi tidak ada sanksi, bagaimana kami bisa percaya reformasi dijalankan?

Tanpa KPI yang jelas dan sanksi tegas, pemerintah cuma memberi janji kosong.

Belum lagi soal audit BUMN. Bapak dan Ibu DPR, dana publik itu tanggung jawab kalian. Audit independen itu wajib menurut hukum tata kelola BUMN. Kalau sampai dibiarkan, rakyat terus dirugikan, sementara yang untung hanya segelintir orang

Kami mau tahu dana publik yang digelontorkan dipakai untuk rakyat, atau buat keuntungan segelintir orang saja?

Dan pembunuhan Affan, ini masalah serius yang harus diadili secepatnya. Jangan biarkan framing “kelalaian” menutupi fakta. Nyawa rakyat bukan statistik. Prinsip due process dan accountability harus ditegakkan. Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi komando, siapa yang menjalankan, siapa saja yang terlibat. Semua harus diusut dengan jelas. Kasih tau kami dong pak, bu, kapan kalian bisa menyelesaikan masalah soal ini.

Kami juga menuntut standar gaji layak untuk guru. Bapak Presiden, guru adalah pilar pendidikan. Negara punya kewajiban hukum menjamin kesejahteraan mereka. Tanpa itu, kualitas pendidikan rakyat akan terus terganggu.

Jangan cuma bisa bilang rakyat tolol atau gimana, bantu berikan solusinya, berikan penghargaan yang memadai untuk para pendidik.

Reformasi kinerja kepolisian masih jauh dari kata selesai. Aparat harus profesional, melindungi rakyat, dan menegakkan hukum adil. Bapak Presiden, jangan biarkan aparat jadi alat menekan rakyat yang kritis. Kami minta transparansi evaluasi kinerja mereka.

Kualifikasi khusus untuk DPR juga belum jelas. Bapak/Ibu DPR, standarnya harus minimal integritas, kompetensi, moral. Jangan sampai rakyat hanya dapat wakil yang mengutamakan partai, bukan kepentingan rakyat.

Kalau bicara soal pajak, rencana kenaikan pajak juga belum dibatalkan. Bapak Presiden, itu menyengsarakan rakyat banyak. Pajak harus adil, transparan, dan tidak membebani rakyat miskin. Prinsip hukum pajak jelas, tapi implementasinya nihil

Kami tidak mau hanya dengar janji. Kami ingin laporan investigasi terbuka, KPI pejabat dengan evaluasi publik, audit independen BUMN, perlindungan hukum demonstran damai, standar gaji guru, dan transparansi gaji DPR.

Dan itu semua KEWAJIBAN. Tolong jangan diremehkan pak, bu. Diamnya pemerintah terhadap tuntutan jelas sama dengan mengabaikan rakyat.

Bapak Presiden, sekaligus Bapak dan Ibu DPR, kami rakyat tidak akan diam. Setiap janji yang masih menggantung harus diwujudkan. Semua tuntutan yang belum terpenuhi harus ada tindakan nyata

Bisa dibaca darisini ya teman teman untuk mana mana saja tuntutan yang udah diiyakan, mana yang masih belum dapat jawaban sama sekali.

Tetep semangat terus dan saling jaga ya.

Jangan lupa terus pantau @BarengWarga @JanganBisu @MenjagaKeputusanMK @vaorue @RIupdatetalk buat info aksi dan update lainnya.

Atau kalau malu bisa tanya lewat anonim, nanti jawabannya bakal saya forward kesini.

PRABOWO TIDAK PAHAM TUNTUTAN RAKYATNYA. Menyikapi pernyataan Prabowo bersama dengan pimpinan lembaga negara dan partai politik:

Kami Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia, menyatakan

1. Prabowo gagal paham merespons dinamika sosial politik dan ekonomi yang menimbulkan kemarahan publik akhir-akhir ini melalui demonstrasi di berbagai daerah
2. ⁠Ini bukan hanya soal pernyataan para anggota DPR yang tidak menunjukkan terhadap penderitan rakyat akibat kebijakan yang tidak pro rakyat
3. ⁠Ini adalah akumulasi dari persoalan yang bermuara pada pemborosan uang rakyat untuk kepentingan pejabat di tengah kesulitan rakyat
4. ⁠Hentikan semua bentuk represi, brutalitas aparat dan mulai reformasi total polri sekarang, dan terakhir
5. ⁠Bebaskan semua demonstran yang ditangkap dan ditahan tanpa syarat!

Sc. https://x.com/YLBHI/status/1962164401047584943?t=UN1-vZNbM033OM2z8CdHWw&s=35

Mengutip pernyataan YLBHI di platform X, ini menunjukkan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, benar-benar gagal memahami tuntutan rakyat. Apa yang terjadi di jalanan bukan sekadar keributan mahasiswa atau aksi tahunan, tetapi sebuah akumulasi dari penderitaan sosial, politik, dan ekonomi rakyat yang semakin lama semakin menumpuk. Dari sini, ada setidaknya 5 hal mendasar yang harus beliau pahami, kalau memang masih mau mengaku sebagai presiden yang dipilih rakyat

1. Bapak jangan anggap demonstrasi itu sekadar kegaduhan. Itu tanda rakyat sudah tidak punya lagi jalur lain untuk menyampaikan suara. Rakyat turun ke jalan karena sudah tidak ada ruang lain untuk didengar. UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) jelas menjamin kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Kalau bapak masih menganggap ini hanya ulah segelintir mahasiswa, itu artinya bapak sedang menginjak-injak konstitusi

2. DPR memang sering bicara seenaknya, menghina rakyat, tapi masalah utamanya justru pada kebijakan bapak yang menyengsarakan rakyat. Pajak dinaikkan, subsidi dipangkas, tapi anggaran untuk pejabat malah membengkak. DPR yang salah bicara kemarin memang menyakiti hati kami, tapi salah kebijakan? Siapa yang mau tanggung jawab soal ini pak?