Hukum harus diterapkan adil, asas equality before the law harus ditegakkan tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk pejabat.

Ketiga, soal transparansi. Janji soal penyelidikan petugas terdengar bagus, tapi belum ada kepastian kapan hasilnya diumumkan dan siapa yang bertanggung jawab.

Kalau mengacu pada prinsip hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi publik harus jelas prosedur dan pertanggungjawabannya.

Seharusnya pihak-pihak terkait nggak cuma ngomong “terbuka” atau “akan ditindak”, tapi bikin mekanisme konkret dan publik. Misalnya, laporan investigasi petugas bisa diakses publik, anggota DPR yang melanggar kode etik diberi sanksi yang jelas, lembaga independen awasi pengawasan DPR dan penegakan hukum, serta perlindungan hukum bagi mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan tuntutan secara damai.

Itu baru yang katanya sudah diiyakan, apalagi yang belum? Aku drop dibawah ya.

Mari kita mulai dari tuntutan RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini, pemerintah diam saja. Padahal ini penting banget. Kalau aset hasil korupsi dan kejahatan tidak segera diambil alih negara, rakyat yang dirugikan bakal terus menderita.

Secara hukum, negara punya kewajiban untuk menegakkan prinsip perampasan aset ilegal, tapi kok sampai sekarang belum ada gerakan nyata? Jangan cuma bilang “terbuka untuk aspirasi rakyat”, tunjukkan mekanismenya.

Bapak Presiden, aset hasil korupsi atau kejahatan harus dikembalikan ke negara, bukan dibiarkan mengendap di tangan segelintir orang. Hukum sudah jelas, tapi implementasinya masih molor. Kami ingin tindakan nyata.

Kami juga menuntut pembebasan pihak yang ditangkap saat aksi damai 25, 28, dan 29 Agustus. Bapak Presiden, jangan biarkan aparat menindak rakyat yang hanya menyuarakan pendapatnya secara damai. Hak konstitusional kami untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi harus dijaga. Hukum harus adil. Jika demo anarkis dijadikan alasan menindas rakyat damai, itu pelanggaran serius terhadap prinsip hukum dan demokrasi

Belum lagi tuntutan soal KPI untuk pejabat publik dengan pemecatan bagi yang gagal. Belum terdengar langkah konkret. Kalau pejabat gagal, rakyat harus tahu standar evaluasinya, dan harus ada konsekuensi nyata. Hukum administrasi negara menekankan akuntabilitas, tapi akuntabilitas nggak bisa jalan kalau tanpa sistem yang publik bisa kontrol.

Kalau pejabat gagal tapi tidak ada sanksi, bagaimana kami bisa percaya reformasi dijalankan?

Tanpa KPI yang jelas dan sanksi tegas, pemerintah cuma memberi janji kosong.

Belum lagi soal audit BUMN. Bapak dan Ibu DPR, dana publik itu tanggung jawab kalian. Audit independen itu wajib menurut hukum tata kelola BUMN. Kalau sampai dibiarkan, rakyat terus dirugikan, sementara yang untung hanya segelintir orang

Kami mau tahu dana publik yang digelontorkan dipakai untuk rakyat, atau buat keuntungan segelintir orang saja?

Dan pembunuhan Affan, ini masalah serius yang harus diadili secepatnya. Jangan biarkan framing “kelalaian” menutupi fakta. Nyawa rakyat bukan statistik. Prinsip due process dan accountability harus ditegakkan. Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang memberi komando, siapa yang menjalankan, siapa saja yang terlibat. Semua harus diusut dengan jelas. Kasih tau kami dong pak, bu, kapan kalian bisa menyelesaikan masalah soal ini.

Kami juga menuntut standar gaji layak untuk guru. Bapak Presiden, guru adalah pilar pendidikan. Negara punya kewajiban hukum menjamin kesejahteraan mereka. Tanpa itu, kualitas pendidikan rakyat akan terus terganggu.

Jangan cuma bisa bilang rakyat tolol atau gimana, bantu berikan solusinya, berikan penghargaan yang memadai untuk para pendidik.

Reformasi kinerja kepolisian masih jauh dari kata selesai. Aparat harus profesional, melindungi rakyat, dan menegakkan hukum adil. Bapak Presiden, jangan biarkan aparat jadi alat menekan rakyat yang kritis. Kami minta transparansi evaluasi kinerja mereka.

Kualifikasi khusus untuk DPR juga belum jelas. Bapak/Ibu DPR, standarnya harus minimal integritas, kompetensi, moral. Jangan sampai rakyat hanya dapat wakil yang mengutamakan partai, bukan kepentingan rakyat.

Kalau bicara soal pajak, rencana kenaikan pajak juga belum dibatalkan. Bapak Presiden, itu menyengsarakan rakyat banyak. Pajak harus adil, transparan, dan tidak membebani rakyat miskin. Prinsip hukum pajak jelas, tapi implementasinya nihil

Kami tidak mau hanya dengar janji. Kami ingin laporan investigasi terbuka, KPI pejabat dengan evaluasi publik, audit independen BUMN, perlindungan hukum demonstran damai, standar gaji guru, dan transparansi gaji DPR.

Dan itu semua KEWAJIBAN. Tolong jangan diremehkan pak, bu. Diamnya pemerintah terhadap tuntutan jelas sama dengan mengabaikan rakyat.

Bapak Presiden, sekaligus Bapak dan Ibu DPR, kami rakyat tidak akan diam. Setiap janji yang masih menggantung harus diwujudkan. Semua tuntutan yang belum terpenuhi harus ada tindakan nyata