❗️SEBAR, RANGKUMAN KONFERENSI PERS PRABOWO SUBIANTO ❗️

1. Negara menghormati dan terbuka dengan aspirasi rakyat
2. Terhadap petugas sedang diselidiki dan ditelusuri, akan diberi transparasi
3. Ketua Umum Partai Politik akan memgambil langkah tegas bagi wakil rakyat yang omongannya asal
4. Akan mencabut kebijakan TUNJANGAN BESAR DPR, DAN KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI
5. Melalui ketua fraksi masing masing sudah diberi tau untuk memberikan anggota DPR harus berpihak kepada kepentingan rakyat
6. Prabowo bilang menghormati dan nyebutin pasal pasal putusan hukum internasional dan nasional
7. Apabila ada demo anarkis (padahal oknum dari sononye) dan mengancam siapa aja yang rusuhin rumah kayak syahroni kemarin akan ditindak lanjuti
8. Aparat Negara diminta untuk melindungi rakyat
9. Prabowo minta secara tegas ke kapolri buat melakukan tindakan tegas kalau ada yang rusakin fasum
10. Prabowo juga bilang meminta rakyat menyampaikan aspirasi dengan baik. Mengundang mahasiswa, tokoh masyrakat,agar menyampaikan dialegtika nya
11. Prabowo bilang dia masih terbuka kalau ada tuntutan yang lainnya


Dari 12 tuntutan hanya 3 rekan rekan yang diiyakan untuk sekarang. JANGAN PUAS, JANGAN LENGAH. FOKUSKAN TUJUAN. Berjuang tanpa anarksi, reformasi tanpa provokasi.

#12TuntutanRakyat
#KawalTerus

Mau dibantu jelaskan apa aja yang belum diiyakan atau dibahas???

Oke dilihat disini ya soal apa saja tuntutannya.

3 Tuntutan yang dimaksud sudah diiyakan itu adalah :
1. Menurunkan gaji dan tunjangan DPR (Tuntutan nomor 5)
2. Pengawasan anggota DPR yang menghina rakyat (Tuntutan Nomor 2)
3. Tindakan terhadap petugas yang menyalahi kode etik (Nomor 9 dan 11)

Bahkan meskipun 3 tuntutan itu sudah "diiyakan" mekanismenya masih ngambang.

Pertama, soal pengawasan DPR. Janji bilang anggota DPR harus berpihak ke rakyat, tapi belum ada mekanisme jelas bagaimana mereka benar-benar diawasi. Bagaimana kalau ketua fraksi bilang sudah diingatkan tapi anggota tetap jalan sendiri? Secara hukum, DPR itu punya tanggung jawab konstitusional untuk mewakili rakyat. Jika pengawasan internal lemah, maka janji ini cuma kata-kata tanpa bukti nyata.

Kedua, soal penegakan hukum. Prabowo menegaskan menghormati hukum nasional dan internasional, tapi belum ada rincian soal perlindungan hukum bagi rakyat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Contohnya, demo anarkis disebut akan ditindak, tapi di sisi lain, rakyat yang kritis bisa saja terseret dalam tindakan aparat karena bingkai “mengganggu ketertiban”.

Hukum harus diterapkan adil, asas equality before the law harus ditegakkan tidak boleh ada yang kebal hukum, termasuk pejabat.

Ketiga, soal transparansi. Janji soal penyelidikan petugas terdengar bagus, tapi belum ada kepastian kapan hasilnya diumumkan dan siapa yang bertanggung jawab.

Kalau mengacu pada prinsip hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah yang berpotensi mempengaruhi publik harus jelas prosedur dan pertanggungjawabannya.

Seharusnya pihak-pihak terkait nggak cuma ngomong “terbuka” atau “akan ditindak”, tapi bikin mekanisme konkret dan publik. Misalnya, laporan investigasi petugas bisa diakses publik, anggota DPR yang melanggar kode etik diberi sanksi yang jelas, lembaga independen awasi pengawasan DPR dan penegakan hukum, serta perlindungan hukum bagi mahasiswa dan masyarakat yang menyuarakan tuntutan secara damai.

Itu baru yang katanya sudah diiyakan, apalagi yang belum? Aku drop dibawah ya.

Mari kita mulai dari tuntutan RUU Perampasan Aset. Sampai hari ini, pemerintah diam saja. Padahal ini penting banget. Kalau aset hasil korupsi dan kejahatan tidak segera diambil alih negara, rakyat yang dirugikan bakal terus menderita.

Secara hukum, negara punya kewajiban untuk menegakkan prinsip perampasan aset ilegal, tapi kok sampai sekarang belum ada gerakan nyata? Jangan cuma bilang “terbuka untuk aspirasi rakyat”, tunjukkan mekanismenya.

Bapak Presiden, aset hasil korupsi atau kejahatan harus dikembalikan ke negara, bukan dibiarkan mengendap di tangan segelintir orang. Hukum sudah jelas, tapi implementasinya masih molor. Kami ingin tindakan nyata.

Kami juga menuntut pembebasan pihak yang ditangkap saat aksi damai 25, 28, dan 29 Agustus. Bapak Presiden, jangan biarkan aparat menindak rakyat yang hanya menyuarakan pendapatnya secara damai. Hak konstitusional kami untuk berkumpul dan menyampaikan aspirasi harus dijaga. Hukum harus adil. Jika demo anarkis dijadikan alasan menindas rakyat damai, itu pelanggaran serius terhadap prinsip hukum dan demokrasi

Belum lagi tuntutan soal KPI untuk pejabat publik dengan pemecatan bagi yang gagal. Belum terdengar langkah konkret. Kalau pejabat gagal, rakyat harus tahu standar evaluasinya, dan harus ada konsekuensi nyata. Hukum administrasi negara menekankan akuntabilitas, tapi akuntabilitas nggak bisa jalan kalau tanpa sistem yang publik bisa kontrol.

Kalau pejabat gagal tapi tidak ada sanksi, bagaimana kami bisa percaya reformasi dijalankan?

Tanpa KPI yang jelas dan sanksi tegas, pemerintah cuma memberi janji kosong.

Belum lagi soal audit BUMN. Bapak dan Ibu DPR, dana publik itu tanggung jawab kalian. Audit independen itu wajib menurut hukum tata kelola BUMN. Kalau sampai dibiarkan, rakyat terus dirugikan, sementara yang untung hanya segelintir orang

Kami mau tahu dana publik yang digelontorkan dipakai untuk rakyat, atau buat keuntungan segelintir orang saja?