Kalau rakyat bayar listrik ke PLN atau beli bensin di Pertamina, uang itu masuk ke kas perusahaan negara, dan seharusnya dipakai lagi untuk kebutuhan rakyat.

Bayangin, rakyat sudah bayar mahal untuk beli BBM resmi di SPBU Pertamina. Tapi ternyata ada laporan bahwa bahan bakar itu dioplos dengan cairan lain yang jauh lebih murah, lalu dijual seolah olah itu produk asli. Siapa yang rugi? Bukan cuma negara, tapi langsung rakyat. Motor jadi rusak, mesin gampang jebol, ongkos transportasi naik, dan kualitas hidup jatuh

Nah, inilah bukti nyata kenapa audit BUMN sangat penting. Pertamina adalah perusahaan negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. Kalau sampai ada praktik oplosan di bawah manajemennya, berarti ada kebocoran sistem pengawasan. Dan sesuai UUD 1945 Pasal 33, sumber daya alam termasuk minyak dan gas seharusnya dipakai sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ini baru audit soal uang masuk, uang keluarnya?

Audit BUMN artinya memeriksa semua catatan keuangan, cara kerja, dan proyek. Termasuk kenapa bisa rugi, siapa yang kasih izin, dan apakah ada yang sengaja main-main dengan uang rakyat.

Dasar hukumnya ada. UUD 1945 mengamanatkan BPK memeriksa keuangan negara; ditegaskan lagi di UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan UU BUMN.

Udah ada aturannya, tapi sayangnya apa? Hasil audit itu nggak sampe ke tangan rakyat. Padahal modal awalnya dari mereka.

Harusnya wakil rakyat ini kan emang dipekerjakan oleh rakyat, nah tapi selama ini pekerja yang kalian gaji itu nggak ngelaporin, uang kalian keluar buat apa aja?

Ini ada korelasinya sama ini, makanya meskipun APBN sumbernya dari uang pajak. Kalian nggak seharusnya ngambil milik orang lain untuk pribadi. Apalagi ada yang koar koar "Rakyat menerapkan UU Perampasan Secara Mandiri".

Hey, UU Perampasan itu diterapkan biar aset berlebih bisa jadi fasilitas umum, bukan fasilitas pribadi kalian. Audit BUMN juga difungsikan disini, misal, ada anggaran berlebih di PLN nah itu bisa dialokasikan ke BUMN lain, instead of dimakan sendiri sama petinggi disana.

Siapa yang harus bergerak? BPK memimpin pemeriksaan eksternal, BPKP/Inspektorat melakukan pengawasan internal pemerintah, Kementerian BUMN membenahi tata kelola, dan KPK masuk bila ada dugaan korupsi.

Bayangin kalau semua BUMN diaudit dengan jujur, kita bisa tahu berapa banyak uang yang seharusnya bisa dipakai untuk bangun jalan, sekolah, dan rumah sakit, tapi selama ini hilang.

Slide kedua sudah selesai dibahas, temen temen yang mau mengajukan pertanyaan bisa ke comsect. Sebelum kita lanjut bahas slide ketiga.

Jangan lupa terus pantau @BarengWarga @JanganBisu @MenjagaKeputusanMK @vaorue @RIupdatetalk buat info aksi dan update lainnya.

Atau kalau malu bisa tanya lewat anonim, nanti jawabannya bakal saya forward kesini.

❗️SEBAR, RANGKUMAN KONFERENSI PERS PRABOWO SUBIANTO ❗️

1. Negara menghormati dan terbuka dengan aspirasi rakyat
2. Terhadap petugas sedang diselidiki dan ditelusuri, akan diberi transparasi
3. Ketua Umum Partai Politik akan memgambil langkah tegas bagi wakil rakyat yang omongannya asal
4. Akan mencabut kebijakan TUNJANGAN BESAR DPR, DAN KUNJUNGAN KE LUAR NEGERI
5. Melalui ketua fraksi masing masing sudah diberi tau untuk memberikan anggota DPR harus berpihak kepada kepentingan rakyat
6. Prabowo bilang menghormati dan nyebutin pasal pasal putusan hukum internasional dan nasional
7. Apabila ada demo anarkis (padahal oknum dari sononye) dan mengancam siapa aja yang rusuhin rumah kayak syahroni kemarin akan ditindak lanjuti
8. Aparat Negara diminta untuk melindungi rakyat
9. Prabowo minta secara tegas ke kapolri buat melakukan tindakan tegas kalau ada yang rusakin fasum
10. Prabowo juga bilang meminta rakyat menyampaikan aspirasi dengan baik. Mengundang mahasiswa, tokoh masyrakat,agar menyampaikan dialegtika nya
11. Prabowo bilang dia masih terbuka kalau ada tuntutan yang lainnya


Dari 12 tuntutan hanya 3 rekan rekan yang diiyakan untuk sekarang. JANGAN PUAS, JANGAN LENGAH. FOKUSKAN TUJUAN. Berjuang tanpa anarksi, reformasi tanpa provokasi.

#12TuntutanRakyat
#KawalTerus

Mau dibantu jelaskan apa aja yang belum diiyakan atau dibahas???

Oke dilihat disini ya soal apa saja tuntutannya.

3 Tuntutan yang dimaksud sudah diiyakan itu adalah :
1. Menurunkan gaji dan tunjangan DPR (Tuntutan nomor 5)
2. Pengawasan anggota DPR yang menghina rakyat (Tuntutan Nomor 2)
3. Tindakan terhadap petugas yang menyalahi kode etik (Nomor 9 dan 11)

Bahkan meskipun 3 tuntutan itu sudah "diiyakan" mekanismenya masih ngambang.

Pertama, soal pengawasan DPR. Janji bilang anggota DPR harus berpihak ke rakyat, tapi belum ada mekanisme jelas bagaimana mereka benar-benar diawasi. Bagaimana kalau ketua fraksi bilang sudah diingatkan tapi anggota tetap jalan sendiri? Secara hukum, DPR itu punya tanggung jawab konstitusional untuk mewakili rakyat. Jika pengawasan internal lemah, maka janji ini cuma kata-kata tanpa bukti nyata.

Kedua, soal penegakan hukum. Prabowo menegaskan menghormati hukum nasional dan internasional, tapi belum ada rincian soal perlindungan hukum bagi rakyat yang menyampaikan aspirasi secara damai.

Contohnya, demo anarkis disebut akan ditindak, tapi di sisi lain, rakyat yang kritis bisa saja terseret dalam tindakan aparat karena bingkai “mengganggu ketertiban”.