Saatnya balik kesini lagi ya, soal tuntutan keempat dan selanjutnya.

5. TURUNKAN gaji dan tunjangan anggota DPR denhan batas TOTAL TAKE HOME PAY maksimal 5 kali UMR disertai kejelasan transparansi besaran gaji.

Kalian tau sendiri kan, gaji dpr itu besar sekali, bukan cuma gaji, tunjangan mereka juga gak main main.

Anggota DPR saat ini mendapatkan gaji pokok sekitar 16 juta rupiah per bulan, tapi itu baru gaji dasar. Di luar itu, ada berbagai tunjangan seperti tunjangan komunikasi, tunjangan aspirasi, tunjangan rumah, transportasi, perjalanan dinas, bahkan dana reses untuk pulang ke daerah. Jika ditotal, seorang anggota dpr bisa menerima lebih dari 70–80 juta rupiah per bulan.

Secara aturan, gaji DPR diatur dalam Undang-Undang MD3. Itu artinya Presiden tidak bisa begitu saja memotong gaji DPR dengan keputusan sepihak. Kalau mau, harus lewat revisi undang-undang atau melalui pembahasan di anggaran negara. Tapi yang rakyat inginkan jelas: ada rasa keadilan. Tidak mungkin rakyat disuruh hemat dan bayar pajak tinggi, sementara wakil rakyat menikmati tunjangan berlebihan.

Dan tujuan dari pembatasan ini bukan sekadar “biar mereka miskin”, tapi supaya ada rasa keadilan sosial. Kalau rakyat pekerja digaji sesuai umr, wajar kalau wakil rakyat juga tidak terlalu jauh dari rakyat yang mereka wakili. Dengan begitu, mereka bisa lebih merasakan realita hidup sehari hari.

Contoh di negara lain kaya Jepang, New Zealand, Yunanai menunjukkan hal serupa. Saat krisis ekonomi, banyak yang memutuskan memotong gaji sendiri sebagai bentuk solidaritas dengan rakyat.

Kalau DPR mau rela dipotong, itu tanda bahwa mereka peduli dan mau merasakan apa yang dirasakan rakyat. Kalau mereka menolak, itu tanda bahwa kursi yang mereka duduki sudah lebih penting daripada rakyat yang memilih mereka.

Lanjut ya, sebentar aku bikin narasi dulu.

Oiya semalem ada yang ke anon dan marah kenapa channel ini gak update soal aksi (Korban, info Zona merah, dan kabar lainnya). Aku sempet dibilang intolerant karena menolak sharing info soal itu.

Jawabannya karena disini channel edukasi ya teman teman. Bukannya aku menolak buat share info itu, tapi karena setiap saat akan ada info, nantinya akan bertumpuk sama edukasi yang lagi disampaikan.

Buat temen temen yang perlu info demo, bisa subs channel channel ini.

@BarengWarga @JanganBisu @MenjagaKeputusanMK @vaorue @RIupdatetalk

Nantinya setiap selesai sesi edukasi akan aku up lagi channel ini supaya kalian mudah aksesnya.

Dan buat yang merasa nggak sesuai sama visi aku untuk fokus edukasi ini, silahkan unsubs channel ini.

Karena aku merasa disamping informasi, edukasi juga penting diberikan, tujuannya apa? Biar kalian beneran melek politik hukum, misal ditanya alasan demo, bahkan misal amit amit ada masalah saat demo, kalian punya pegangan dasar hukum.

6. KPI untuk pejabat publik, dengan ketentuan pemecatan dan evaluasi untuk yang tidak mencapai standart, dan transparansi laporan achievmeny.

Bayangin kamu punya guru di sekolah. Kan setiap akhir semester, ada rapor yang nunjukin apakah kamu memenuhi semua tugas, paham sama pelajaran, atau malah sering bolos. Nah, KPI itu mirip rapor, tapi untuk pejabat negara

KPI, atau Key Performance Indicator, artinya ukuran kinerja. Maksudnya gimana? Indikator pencapaian, misal target dari DPR Komisi A harus di angka segini, jadi kaya ukuran kinerja, apakah mereka bener bener kerja buat rakyat?

Contoh KPI untuk pejabat bisa macam-macam misalnya berapa banyak kemiskinan berkurang, apakah harga kebutuhan pokok stabil, seberapa cepat layanan publik selesai, atau apakah anggaran dipakai sesuai aturan

Sistem ini sebenarnya mirip kaya yang ada di dunia kerja swasta. Karyawan kan biasa selalu ada target bulanan, ada penilaian tahunan, bahkan bisa kena tegur atau diberhentikan kalau target tidak tercapai. Kenapa pejabat negara yang digaji rakyat tidak bisa begitu?

Jadi biar ketika para petinggi ditanyain atau ditagih soal visi misi atau janji janji mereka selama kampanye, nggak ada alasan "Sedang diusahakan" atau "Masih diproses". Semua itu ada target sama tenggat waktunya, kalau gagal berarti perlu evaluasi, tapi kalau terus terusan gagal, berarti emang gapunya capability, ganti sama yang lebih mampu.