Dari sini, kita juga bisa dorong perubahan nyata: revisi SOP penggunaan kendaraan taktis di area sipil. Kendaraan perang seharusnya tidak digunakan di jalanan umum yang ramai dengan warga biasa.

Karena prinsip dasarnya jelas: keselamatan sipil harus jadi prioritas. Aparat ada untuk lindungi rakyat, bukan sebaliknya.

Tragedi Affan membuktikan, ketika sistem keamanan gagal, rakyatlah yang paling menderita. Itu sebabnya, kasus ini harus jadi titik balik

Solidaritas ojol yang mengantar pemakaman ribuan orang itu bukti bahwa rakyat tidak diam. Tapi solidaritas itu harus diteruskan ke jalur hukum.

Tapi solidaritas itu harus diteruskan ke jalur konstitusional. Demonstrasi, tekanan opini publik, advokasi hukum. Bukan dengan amarah membabi buta, tapi dengan cara yang sah dan kuat.

Karena kalau rusuh, narasi bisa dipelintir: rakyat anarkis. Kalau diam, dianggap setuju.

kasus ini bukan hanya soal Affan. Ini tentang bagaimana negara menghargai nyawa rakyat. Tapi kalau hukum gagal, publik akan makin kehilangan kepercayaan. Dan kalau rakyat sudah tidak percaya hukum, itu berbahaya. Karena sejarah membuktikan kalau jalur hukum buntu, rakyat mencari jalannya sendiri.

Mari kawal kasus ini bersama-sama. Bicarakan di medsos, forum, dan komunitas. Sebarkan narasi yang benar, bukan hoaks. Karena publik yang sadar adalah benteng terakhir agar keadilan tidak dibelokkan.

Pertanyaan soal tindak lanjut terhadap aparat bisa ditaruh disini.

Sesuai prediksi, akan ada upaya pembelokan hukum.
Pernyataan “kejadian ini tidak bisa kami hindari” dari perwakilan Brimob adalah kuncinya.

Kenapa? Karena kalimat itu mencoba membingkai tragedi Affan sebagai sebuah musibah, bukan kejahatan. Seolah-olah mobil rantis yang melindas rakyat hanyalah kecelakaan di tengah kekacauan demo.

Kalau narasi ini diterima bulat-bulat, maka kasusnya hampir pasti diarahkan ke Pasal 359 KUHP: kelalaian yang menyebabkan orang meninggal.
Ancaman hukumannya? Maksimal 5 tahun penjara. Ringan sekali, untuk nyawa seorang rakyat.

Padahal, kalau penyidik serius melihat videonya, ada fakta jelas: rantis sempat berhenti setelah menabrak, lalu tetap melaju sampai melindas. Itu menimbulkan pertanyaan besar: benarkah ini tidak bisa dihindari, atau ada kesadaran untuk tetap maju?

Pertanyaan ini penting, karena kalau ada kesadaran untuk tetap melaju, maka narasinya tidak bisa berhenti di “kelalaian.” Itu sudah masuk ranah kesengajaan atau penyalahgunaan wewenang.

Kalau framing ini dibiarkan, maka kasusnya akan diarahkan ke dua jalur yang aman.

Pertama, jalur etik di internal Polri. Hasilnya mungkin dicap pelanggaran berat, tapi sanksinya paling banter mutasi non-job, penundaan pangkat, atau PTDH. Selesai di meja sendiri. Atau sama sekali nggak masuk ke meja pidana.

Kedua, jalur pidana. Tapi bukan ke pasal pembunuhan, melainkan Pasal 359 KUHP—kelalaian yang menyebabkan orang meninggal. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Ringan sekali, untuk nyawa seorang rakyat.

Di sinilah bahayanya. Kalau kasus jatuh ke 359, maka potensi hukumannya bisa sangat ringan, bahkan 2–3 tahun saja.

Dan biasanya, selalu ada alasan klasik "ini bagian dari tugas negara, situasi chaos, tidak bisa dihindari."