Jadi gausah lagi jadiin alasan tipe akun buat larangan speak up, justru yang ditunggu adalah suara suara dari sekelompok orang yang sepakat. Kalau hari ini kita diam, besok kita mungkin kehilangan hak buat bicara. Dan itu harga yang terlalu mahal buat dibayar.

Baca darisini teman teman, silahkan bertanya di comsect ini kalau ada pertanyaan!

Orang secerdas ini pasti tau, rakyat tidak bisa disalahkan ketika rasa muak mereka terhadap DPR semakin menjadi. Ketika lembaga yang seharusnya mengemban amanah justru sibuk menambah fasilitas, wajar bila muncul desakan pembubaran atau penolakan keras. Itu bukan sekadar “ketidaktahuan rakyat akan konsekuensi”, melainkan ekspresi logis dari kekecewaan yang menumpuk

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 jelas menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, rakyat punya hak penuh untuk bersuara ketika mereka merasa mandat yang diberikan telah dikhianati.

Apalagi, wakil rakyat seharusnya ada untuk mereka yang bahkan tidak punya kosakata untuk merumuskan pertanyaan, apalagi jawaban. Tapi yang terjadi, DPR lebih sibuk mencari cara menambah tunjangan. Padahal, kalau benar mereka mewakili rakyat, seharusnya fokus mereka ada pada kebutuhan dasar masyarakat—pendidikan, kesehatan, dan penghidupan layak.

Di Swiss, demokrasi langsung memungkinkan rakyat mengajukan referendum lewat petisi. Sementara di sini, rakyat bahkan sering dibungkam dengan gas air mata. Sangat amat tragis.

Sambil dikawal ya temen temen, misal ada pemberitaan yang kalian kurang paham, atau sesuatu yang memerlukan pandangan hukum, boleh ditaruh di comsect ini. Nanti akan aku bahas.

Siapa sih Pihak Asing ini pak?

Mungkin rakyat dibilang ASING karena pemerintahnya enggan mengenal dan mendengarkan dan mewakili rakyatnya, begitu?

Kita bukan asing pak,. Tapi terasingkan dan diasingkan, kita asing karena anda anda enggan mendekatkan diri dengan tanah tempat kita hidup.

https://t.iss.one/w4llet/25000

Besok pagi bahas ini, narasinya udah siap, tinggal post. Makasih buat yang udah meluangkan waktu buat ikut bersuara. Kawal terus kasusnya ya.

atau mau dibahas sekarang kah???

Well, okay. Tarik nafas dulu dalam dalam teman teman

Disclaimer: Tulisan ini bukan provokasi, bukan ajakan main hakim sendiri. Ini murni untuk insight hukum, edukasi, dan dorongan agar kita bersama-sama mengawal kasus ini secara damai dan konstitusional.

Berita terbaru bilang tujuh anggota Brimob yang terlibat kasus tewasnya Affan Kurniawan sudah ditindaklanjuti. Mereka diamankan oleh Divisi Propam Polri, diawasi juga oleh Komnas HAM, Kemenkumham, dan Dankor Brimob. Ini sinyal awal kalau negara nggak bisa lagi menganggap kasus ini sepele.

Hasil pemeriksaan sementara menyebut mereka terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Akibatnya, mereka ditempatkan dalam penempatan khusus (patsus) selama 20 hari, yang bisa diperpanjang. Dari sini kita bisa lihat, setidaknya ada langkah konkret meski baru di ranah etik.