Mereka yang membungkam kita hari ini sedang melawan hukum dasar negeri ini.
Mereka yang bersembunyi di kursi empuk sambil menghitung tunjangan, sedang mengkhianati mandat rakyat.

Kemarahan ini sah.
Kemarahan ini milik semua orang yang digaji pas-pasan, sementara mereka menuntut fasilitas tanpa batas. Kemarahan ini milik semua keluarga yang kehilangan anaknya di jalanan karena aparat dipaksa melawan rakyat sendiri.
Kemarahan ini tidak boleh padam.

Karena jika kita diam hari ini, besok mereka akan semakin rakus.
Jika kita bungkam sekarang, selamanya kita hanya jadi penonton.

Terus suarakan. Terus kawal.
Kita bukan musuh negara—kitalah negara.
Dan hari ini, negara harus tahu: rakyat tidak bisa lagi dibodohi, tidak bisa lagi dibungkam

Satu nyawa sudah hilang. Dan itu bukan angka. Itu anak, itu saudara, itu manusia yang berani bersuara untuk kita semua.

Kita muak!
Muak dengan DPR yang lebih sibuk memperdebatkan tunjangan ketimbang memperjuangkan hidup rakyat. Muak dengan wakil rakyat yang hanya hadir saat kampanye, tapi hilang ketika rakyat mati-matian mempertahankan haknya.
Muak dengan pemerintah yang membiarkan aparat jadi tameng, sementara mereka bersembunyi di balik tembok dan fasilitas.

Jangan lagi bicara soal “keamanan negara.”
Negara siapa? Negara ini milik rakyat, bukan milik segelintir elite yang kenyang fasilitas!

Satu nyawa sudah melayang.
Dan bila kita diam, akan ada nyawa-nyawa lain yang dikorbankan. Berapa lagi yang harus mati sebelum mereka sadar bahwa kursi yang mereka duduki bukan singgasana, melainkan amanah?

Kita tidak akan berhenti. Kita tidak akan bungkam. Kemarahan ini sah, kemarahan ini adil, kemarahan ini akan terus hidup sampai mereka berhenti memperlakukan rakyatnya seperti musuh.

Rakyat bukan musuh, rakyat bukan ancaman—tapi aparat dipaksa melawan saudaranya sendiri, dan itu pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Jika hari ini kita diam, besok mereka akan lebih rakus, lebih bengis, lebih berani menginjak-injak hidup kita. Maka berdirilah, bersuara, kawal terus! Tunjukkan bahwa kita tidak takut, bahwa kemarahan ini sah, bahwa kita menolak tunduk pada kekuasaan yang hanya tahu menghukum rakyatnya sendiri.

the things really happens....

ini perlu pembahasan soal detail alasan terjadinya demo kemarin kah?

oke bikin narasinya dulu, sekalian soal #resetindonesia

Jadi gini, DPR bikin aturan baru soal tempat tinggal anggotanya.
Kalau dulu mereka dapat rumah dinas di Kalibata/Ulujami, sekarang rumah dinas itu dihapus. Sebagai gantinya, mereka dapat uang tunjangan rumah Rp50 juta per bulan

Tapi bukan benar-benar dibayar tiap bulan. Karena DPR cairin uang Rp600 juta untuk setahun (Okt 2024–Okt 2025). Uang itu dipakai buat kontrak rumah 5 tahun.

Secara administrasi mungkin simpel, tapi dari sisi rakyat, angka “Rp50 juta” sudah bikin sakit hati. Karena buat rakyat kecil, itu jumlah yang nggak kebayang.

Kalau dilihat dari sisi kebutuhan, angka 50 juta itu juga gak masuk akal.

Kenapa rakyat marah?

- Harga sewa rumah di Jakarta biasanya Rp10–20 juta per bulan.
- UMR Jakarta 2025 cuma Rp5,3 juta.
- Rp50 juta itu sama dengan 10 kali gaji buruh sebulan

Lucu kan? Rakyatnya yang setiap hari dibebani pajak untuk mereka disuruh hidup hemat. Pejabatnya malah mewah mewahan.

Nah memang kalau secara hukum, emang ada aturan soal ini.

• PP No. 75 Tahun 2000: atur gaji pokok pejabat negara.
• Surat Sekjen DPR No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010: atur tunjangan rumah & transportasi.

Memang sah secara hukum. Tapi ingat, di UUD 1945 Pasal 27 ayat 1: semua warga negara punya kedudukan sama. Kalau rakyat harus hemat, pejabat juga harusnya kasih contoh.

Bayangin, 1 orang DPR dapat Rp600 juta. Sementara dengan uang yang sama, ratusan keluarga bisa makan, ratusan anak muda bisa kuliah, dan ratusan UMKM bisa hidup.

Ini alasan kenapa rakyat marah. Karena mereka merasa uang pajak lebih pantas dipakai buat kebutuhan dasar rakyat, bukan buat gaya hidup pejabat.

Oke sekarang udah jelas kan ya soal alasan demo. Sekarang masuk ke kenyataan setelah demo. Abisitu baru ke #ResetIndonesia.

Aku buka comsect deh.