Dwifungsi ABRI di Orde Baru, di mana militer bukan cuma pegang senjata, tapi juga pegang kekuasaan politik dan pemerintahan. Dulu, ini dipakai buat membungkam oposisi dan memastikan militer tetap punya kendali atas negara.

Ada efek samping lain yang perlu kita aware dan perhatikan

Melemahkan pengawasan sipil terhadap militer. Harusnya, dalam demokrasi, sipil yang lebih kuat dari militer. Tapi kalau ini diterapkan, sipil justru bisa dikendalikan militer.

Membuka jalan buat politik militer. Tentara yang masuk ke pemerintahan bisa punya agenda sendiri yang beda dari kepentingan rakyat.

Mengancam kebebasan politik. Kalau TNI punya jabatan sipil dan terlibat dalam pengambilan keputusan politik, gimana nasib kebebasan berpendapat kita?

okey yang baru join baca dari atas ya, nanti malem disambung sama pasal 53.

sampe sini ada yang mau ditanya ngga? kalau ada bisa tanya ke @. yaaa

Pasal 53: Perpanjangan Usia Pensiun

Dulu, perwira TNI pensiun di usia 58 tahun, sementara bintara dan tamtama 53 tahun. Tapi di aturan yang baru, usia pensiun diperpanjang, bahkan sampai 62 tahun buat perwira tinggi

Oke terus kenapa ini bisa jadi masalah?

Menghambat regenerasi di tubuh TNI. Kalau yang tua-tua masih bercokol di jabatan tinggi, yang muda jadi susah naik pangkat

Dunia berubah cepat, tapi kalau pemimpinnya masih dari generasi lama yang punya pola pikir berbeda, inovasi bisa terhambat.

Hal ini juga bisa memperkuat dominasi militer di pemerintahan. Dengan usia yang lebih panjang, mereka bisa lebih lama ada dalam lingkaran kekuasaan dan semakin sulit dicopot.

Kita harus tanya: Apakah ini benar-benar untuk kepentingan pertahanan negara, atau cuma buat memperpanjang masa jabatan para jenderal?

Apa yang Akan Terjadi Kalau RUU Ini Disahkan?

✅ Militer bisa masuk ke lebih banyak sektor pemerintahan.
✅ Militer bisa lebih aktif di dunia politik.
✅ Pengawasan sipil terhadap militer makin lemah.
✅ Bisa jadi awal kemunduran demokrasi kita

Sejarah udah banyak kasih contoh negara-negara dengan pengaruh militer yang terlalu besar cenderung otoriter.

Myanmar – Militer akhirnya mengambil alih kekuasaan lewat kudeta.
Thailand – Militer terus campur tangan dalam pemerintahan, bikin negara nggak stabil.
Pakistan – Demokrasi ada, tapi militer tetap punya kendali besar atas politik

Indonesia nggak boleh ke arah sana. Kita udah belajar dari sejarah, jangan biarin langkah mundur ini terjadi.

RUU ini bisa berbahaya buat demokrasi kita. Kalau kita diem aja, ada kemungkinan aturan ini bakal lolos tanpa perlawanan. Siapa yang paling diuntungkan? Elite militer dan politik, yang bisa makin gampang ngontrol pemerintahan.

Darisini buat yang baru join. Sama kalau ada pertanyaan bisa langsung ke @.

Masih banyak RUU yang bermasalah, negara ini resolusinya emang One Day One Problem kayanya 😭